I. Pembentukan Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II

Berawal dari terbitnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dibentuklah daerah-daerah otonom baru di Indonesia. Nusa Tenggara Timur yang pada saat itu merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara masih merupakan Provinsi administratif. Pijakan baru bagi pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, ditujukan melalui keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-PokokPemerintahan Daerah.Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia, Pemerintah Pusat selanjutnya membentuk Panitia Pembangunan Daerah dengan Keputusan Presiden Nomor 202/1956 yang bertugas mengadakan penelitian tentang kemungkinan pembagian Provinsi Nusa Tenggara. Berdasarkan pertimbangan Panitia dengan memperhatikan aspirasi rakyat Nusa Tenggara saat itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RIS nomor 21/1950 (Lembaran Negara RIS) Tahun 1950 nomor 59 Jo. Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954, Provinsi Nusa Tenggara dibagi atas tiga daerah tingkat I sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957.

Sebagai tindak lanjut atas beberapa ketentuan dimaksud, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam Undang-undang tersebut, wilayah Sumba Barat masuk kedalam wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang kemudian diperinci lagi dengan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur terdiri dari beberapa Kabupaten/Daerah Tingakt II, salah satunya Kabupaten Sumba Barat. Daerah Tingkat II Sumba Barat meliputi Kecamatan Waijewa, Kodi, Lauli, Mamboro, Umbu Ratu Nggay, Lamboya, Anakalang dan Wanokaka.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung, Bab II  pasal 25 mencantumkan bahwa” Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman Dengan Persetujuan Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah Tingkat II”. Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut menteri kehakiman dalam surat keputusan menteri kehakiman tertanggal 12 Agustus 1965 Nomor J.B.1/13/15 yang memutuskan membentuk Pengadilan Negeri Waikabubak yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat II Sumba Barat dan mengeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang ditentukan sebagai daerah hukum Pengadilan Nageri Waikabubak. Adapun Pengadilan Negeri Waikabubak digolongkan sebagai Pengadilan Negeri kelas III. Sebelum dibentuk Pengadilan Negeri Waikabubak, daerah Tingkat II Sumba Barat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Sumba.

Pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Sumba Barat, beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sumba Barat ditetapkan sebagai Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Wilayah Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Kecamatan : Katikutana, Mamboro, Umbu Ratu Nggay, Umbu Ratu Nggay Barat dan Katikutana Selatan, sedangkan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Kecamatan : Kota Tambolaka, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Utara, Kodi Balaghar, Laura, Wewewa Barat, Wewewa Timur, Wewewa Utara, Wewewa Selatan dan Wewewa Tengah. Meskipun Kabupaten Sumba Barat Daya Dan Kabupaten Sumba Tengah adalah Daerah Tingkat II, tetapi saat ini keduanya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Waikabubak. Sehingga wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak meliputi 3 (tiga) Kabupaten.

II. Sejarah Bangunan Pengadilan Negeri Waikabubak


         Gedung Pengadilan Negeri Waikabubak yang pertama beralamat di jalan Sudirman, Nomor 5, Komerda, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang terletak bersebrangan dengan gedung Pengadilan Negeri Waikabubak yang sekarang. Gedung pengadilan yang pertama merupakan gedung yang statusnya masih pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Gedung tersebut adalah bekas gedung Pengadilan Negeri Waingapu cabang Waikabubak yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang saat itu dipimpin oleh Bupati Umbu Tongo, B.A. pada tahun 1961. Gedung tersebut disediakan atas permintaan Pimpinan Pengadilan Negeri Waingapu Daud Wolagole melalui Surat Nomor 1240/c/2/1961 tanggal 28 Juni 1961.

Gedung Pengadilan Negeri Waikabubak yang kedua beralamat di Jalan Sudirman Nomor 10 Komerda, Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang merupakan gedung pertama yang menjadi asset Pengadilan Negeri Waikabubak, dibangun pada tahun 1974 sampai dengan 1976 pada saat ketua Pengadilan Negeri Waikabubak dijabat oleh I Made Arke, S.H. gedung yang kedua ini terletak di seberang gedung Pengadilan Negeri Waikabubak yang pertama. Peresmian gedung Pengadilan Negeri Waikabubak yang kedua diresmikan oleh ketua Pengadilan Tinggi Denpasar saat itu Ida Manik pada tahun 1976.

Foto gedung Pengadilan Negeri Waikabubak yang kedua

Gedung Pengadilan Negeri Waikabubak yang ketiga adalah gedung baru yang saat ini ditempati. Dibangun diatas lahan seluas 2.362 M2 luas bangunan 2 (dua) lantai 1.785 M2. Dibangun selama tiga tahap berdasarkan DIPA anggaran tahun 2012, DIPA anggaran tahun 2013 dan DIPA anggaran tahun 2014. Gedung yang berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 10 Komerda, Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai beroprasi sejak tahun 2015.

Foto gedung Pengadilan Negeri Waikabubak yang ketiga

III.Pimpinan Pengadilan Negeri Waikabubak

Sejak dibentuk pada tahun 1965 hingga tahun 2018, Pengadilan Negeri Waikabubak mengalami pergantian ketua pengadilan sebanyak 16 kali, yaitu :

FOTO KETUA NAMA                       
TAHUN MENJABAT
  I I MADE ARKE, S.H 1965-1975 
  II I NYOMAN WISADA, S.H 1975-1981 
  III IDA KADE ARI, S.H 1981-1988 
  IV AMADI KARTOHARDJONO, S.H  1988-1991
  V F.W.FRANS, S.H 1991-1994 
  VI JOHANIS PANGGALO, S.H  1994-1997
  VII ARIEF PURWADI, S.H  1997-2002
  VIII HIDAYAT, S.H  2002-2004
  IX DANIEL PALITIN, S.H  2004-2005
  X MANGATAS SITOHANG, S.H., M.SP  2005-2006
  XI JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H  2006-2008
  XII BAMBANG SETIYANTO, S.H  2008-2010
  XIII ALBERTUS USADA, S.H., M.H 2010-2012
  XIV SUTRISNO, S.H 2012-2015
  XV SARLOTA M. SUEK, S.H 2015-2018
  XVI PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum 2018-Sekarang

Pengunjung yang sedang Online

We have 12 guests and no members online