• 1Welcome1.png
  • 2Zona-integritas.png
  • 3SIPP41.png
  • 4logo-e.png
  • 5Siwas1.png
  • 6Mediasi.png
  • 7Posbakum-12.png
  • 8Saber-Pungli.png
  • 9Gugatan-Sederhana13.png
  • say-no-to-corupsi.png

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA ...

01 June 2019

Waikabubak 01 Juni 2019 bertempat di halaman depan gedung Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan upacara bendera memperingati hari lahir pancasila dengan tema KITA INDONESIA KITA PANCASILA yan...


Selengkapnya...

RAPAT RUTIN BULAN MEI 2019 PADA PENGADILAN NEGERI ...

27 May 2019

Waikabubak 27 Mei 2019 diadakan rapat rutin bulan mei 2019 yang pimpin oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, Bapak Panitera, ...


Selengkapnya...

ZIARAH MAKAM MANTAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WAIKAB...

24 May 2019

Waikabubak, 24 Mei 2019 Bapak Ketua pengadilan Negeri Waikabubak kelas II, bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, Bapak Panitera, bapak Sekretaris serta Pegawai Pengadilan pengadilan...


Selengkapnya...

BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGER...

23 May 2019

Waikabubak 23 Mei 2019 diadakan Buka bersama keluarga Besar Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri segenap keluarga besar Pengadilan Negeri Waikabubak, Bapak-Ibu Pegawai Pengadilan Agama ...


Selengkapnya...

UJIAN DINAS PENYESUAIAN IJASAH PENGAWAI PENGADILAN...

15 May 2019

Waikabubak 15 Mei 2019 bertempat diruang mediasi Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan Ujian Dinas Penyesuaian Ijasah Strata 1 (S1) Pengawai pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II An.Imanuel R...


Selengkapnya...

PELANTIKAN PENGURUS CABANG DHARMAYUKTI KARINI CABA...

03 May 2019

Waikabubak, 3 Mei 2019 bertempat di aula kantor Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kel...


Selengkapnya...

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA GELAR LAUNCHING ...

22 April 2019

Mahkamah Agung RI (MA) secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) tingkat banding versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini dilakukan langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. M. Hatta A...


Selengkapnya...

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADIL...

21 March 2019

Waikabubak 21 Maret 2019 bertempat diruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan kegiatan PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II MENUJU W...


Selengkapnya...

PENANDATAGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) P...

27 February 2019

Waikabubak, 27 Pebruari 2019. bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Poskumadin dengan Pengadilan Negeri Waika...


Selengkapnya...

SOSIALISASI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRIT...

28 February 2019

Waikabubak, 27 Pebruari 2019. bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan SOSIALISASI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK...


Selengkapnya...

Mahkamah Agung RI (MA) secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) tingkat banding versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini dilakukan langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Tmur, Senin (22/4).

Selain dihadiri para pimpinan MA, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc dan para pejabat eselon I, II , acara ini juga dihadiri para ketua Pengadilan Tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di indonesia. Hadir pula pimpinan pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur dan beberapa tamu undangan.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu tim pengembang TI MA, Zullvan Sugiantoro, ST, memaparkan 3 Aplkais yang telah diresmikan, yaitu SIPP tingkat banding, SIPP banding web dan aplikasi monitoring dan evaluasi.

Yang pertama SIPP tingkat banding, sudah dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan seperti fitur template dan dalam versi sebelumnya hanya untuk peradilan umum dan peradilan agama saja. "Sekarang sudah dilengkapi dengan peradilan militer dan tata usaha negara," ujarnya.

Kemudian juga terdapat fitur delegasi, fitur publikasi putusan, fitur kinerja hakim/panitera pengganti. Dengan fitur ini diharapkan para pimpinan pengadilan tingkat banding dapat memonitor kinerja, baik delegasi di wilayah hukumnya atau juga dapat melihat publikasi putusan ditingkat banding apakah sudah terupload atau belum. "Selain itu dengan fitur ini pimpinan pengadilan tingkat banding juga dapat melihat rasio kinerja dari para hakim tinggi dan juga panitera pengganti," ungkapnya.

Selain itu juga terdapat fitur direktori putusan dan SIKEP. Dengan fitur ini SIPP tingkat banding sudah terintegrasi dengan direktori putusan dan SIKEP.

Aplikasi yang kedua adalah SIPP banding web, dimana aplikasi ini dikembangkan khusus untuk masyarakat yang ingin mengetahui sejauh mana perkembangan perkaranya ditingkat banding. Dengan Aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari perkaranya, baik nomor perkara, nama pihak dan lainnya.

Kemudian masyarakat juga dapat mengunduh putusan, melihat jadwal sidang dan dapat memperoleh informasi terbaru tentang perkaranya."Masyarakat dapat mengakses aplikasi ini selama 24 jam," katanya.

Aplikasi yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi kinerja pengadilan tingkat banding. Dengan Aplkiasi ini pimpinan MA dapat memonitoring proses penyelesaian perkara dan kinerja aparat peradilan di 4 lingkungan peradilan.

Aplikasi ini juga menjadi sumber data dalam pengambilan keputusan dan juga memudahkan dalam pemetaan. "Pengadilan yang mempunyai perkara lebih banyak dan jumlah SDM-nya sedikit bisa dilihat, sehingga pemerataan SDM dapat dilaksanakan secara tepat dan efisien," pungkasnya.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • 74A/KMA/SK/IV/2019
    KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 415/SEK/SK/V/2019
    PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • SEMA NOMOR 01 TAHUN 2019
    PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP SURAT KETERANGAN DI LUAR PERKARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 380/SEK/SK/V/2019
    PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SERTA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 378/SEK/SK/V/2019
    PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 75A/KMA/SK/IV/2019
    PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 71/KMA/SK/IV/2019
    Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 62/KMA/SK/III/2019
    TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 57/KMA/SK/III/2019
    PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 58/KMA/SK/III/2019
    PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)

Statistik Pengunjung

328408
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
5
243
248
325943
4719
15931
328408
IP Anda : 54.145.45.143
2019-06-17 00:04

Pengunjung yang sedang Online

We have 42 guests and no members online