• 1Welcome1.png
  • 2Eraterang-web.png
  • 2Zona-integritas.png
  • 3SIPP41.png
  • 4elit-web.png
  • 4logo-e.png
  • 5Siwas1.png
  • 6Mediasi.png
  • 7Posbakum-12.png
  • 8Saber-Pungli.png
  • 9Gugatan-Sederhana13.png
  • say-no-to-corupsi.png

....

APLIKASI

SIPP sidang tilang2   direktori putusan2   search1               search initiative
SIPP
INFO TILANG
PUTUSAN
 
 e-PASOLA
SPPT

 

PELANTIKAN JURUSITA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGE...

26 August 2020

Waikabubak, 26 agustus 2020, Bertempat diruang sidang candra Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak bapak Made Adicandra Purnawan, SH mengambil sumpah dan melantik Jurusita Pengganti Pada Pengandilan Nege...


Selengkapnya...

UPACARA MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK I...

19 August 2020

Waikabubak, 19 Agustus 2020, Bertempat diruang sidang Candra segenap Keluarga Besar Pengadilan Negeri waikabubak kelas II mengikuti upacara memperingati HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-75 sec...


Selengkapnya...

UPACARA MEMPERINGATI PROKLMASI KEMERDEKAAN REPUBLI...

17 August 2020

Waikabubak, 17 Agustus 2020 bertempat di halaman gedung Pengadilan Negeri Waikabubak dilaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonsia ke 75 yang dipimpin Bapak Ketua Pe...


Selengkapnya...

STUDI BANDING BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN S...

09 July 2020

Waikabubak, kamis 9 Juli 2020 Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Sumba Barat melakukan studi banding di Pengadilan Negeri Waikabubak terkait pelaksanaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPPT) Tim ...


Selengkapnya...

PENGAWASAN PEMBINAAN DAN ASSESSEMENT SURVEILLANCE ...

24 July 2020

Waikabubak, 21-22 Juli 2020, Tim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Hakim Tinggi Assessor Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Panite...


Selengkapnya...

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN HAKIM PENGADILAN...

04 May 2020

Senin (04/05), bertempat di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II dilakukan Pengambilan sumpah dan Pelantikan Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada saat Wabah Covid 19 ini harus...


Selengkapnya...

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PADA...

12 March 2020

Waikabubak, 11 Maret 2020 bertempat diruang sidang candra Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Bapak Kasie Pidsus, Ibu Kasie Pidum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Bapak/Ibu haki...


Selengkapnya...

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGAN...

09 March 2020

Waikabubak, 9 Maret 2020 bertempat diruang sidang candra Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri Ibu Kasie Pidum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Bapak/Ibu hakim Pengadilan Negeri Waikab...


Selengkapnya...

AUDIT INTERNAL TAPM PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK S...

06 February 2020

Waikabubak, pada tanggal 3-5 Februari 2019 Tim audit Audit Internal Pengadilan Negeri Waikabubak melaksanakan audit internal untuk semester I tahun 2020 yang menjadi Ketua Tim yaitu Bapak Nasution, SH...


Selengkapnya...

RAPAT RUTIN BULAN JANUARI 2020 PADA PENGADILAN NEG...

15 January 2020

Waikabubak, Rabu 15 januari 2020. Dilangsungkan rapat rutin bulan Januari 2020 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Bapak/...


Selengkapnya...

DSC 0095 DSC 0092

Waikabubak, 26 Juli 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak dilakukan Sosialisasi Gugatan Sederhana kepada Masyarakat dalam  lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan Moderator oleh Bapak Yusuf Faot, S.H. dan Pemateri oleh Bapak Sonny Eko Andrianto, SH dan Bapak Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak

Dalam sambutan dikatakan bahwa Mahkamah Agung tidak pernah berhenti dalam melakukan terobosan-terobosan besar dalam kewenangannya yakni sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman, dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga yang di pimpin oleh Hatta Ali ini. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bidang Penanganan Perkara adalah Gugatan Sederhana.

 
Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat terobosan besar demi kepentingan dan pelayanan masyarakat luas melalui Gugatan Sederhana ini.
 
Berdasarkan HIR  staatsblaad Nomor 44 tahun 1941 dan RBG staatsblaad Nomor 227 tahun 1927 serta peraturan-peraturan lain mengenai Hukum Acara Perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya suatu pembuktian perkara perdata, sehingga untuk menyelesaikan suatu perkara sederhana memerlukan waktu yang lama. Untuk itu Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.
Berikut ini, syarat-syarat Gugatan Sederhana :
  1. Nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  2. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara Cidera Janji/ wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum/ PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  3. Bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus.
  4. Bukan sengketa hak atas tanah.
  5. Masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
  6. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah Hukum yang sama.
  7. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
  8. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.
  9. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan
  10. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
  11. Blanko gugatan berisi keterangan yakni : Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan Ringkas Duduk Perkara, dan Tuntutan Penggugat.
  12. Dalam Pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan.
  13. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana.
  14. Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.
  15. Dalam hal penggugat tidak mampu, penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • SE-SEKMA NOMOR 8 TAHUN 2020
    PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat...
  • SEMA NOMOR 9 TAHUN 2020
    PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA UNTUK WILAYAH JABODETABEK DAN WILAYAH DENGAN STATUS ZONA MERAH COVID-19 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 210/KMA/SK/VIII/2020
    PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 209/KMA/SK/VIII/2020
    PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 206/KMA/SK/VIII/2020
    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 200/KMA/SK/X/2018 TENTANG KELAS, TIPE DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 578/SEK/SK/VIII/2020
    PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 208/KMA/SK/VIII/2020
    PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN LIMA PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 207/KMA/SK/VIII/2020
    PENINGKATAN KELAS PADA DUA PENGADILAN NEGERI KELAS II MENJADI KELAS I B DAN EMPAT PENGADILAN NEGERI KELAS I B MENJADI KELAS I A (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • PERMA NOMOR 3 TAHUN 2020
    PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • PERMA NOMOR 2 TAHUN 2020
    PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2020)

Statistik Pengunjung

466726
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
314
634
2833
460325
314
14143
466726
IP Anda : 66.249.71.129
2020-10-01 11:28

Pengunjung yang sedang Online

We have 9 guests and no members online