• 1Welcome1.png
  • 2Eraterang-web.png
  • 2Zona-integritas.png
  • 3SIPP41.png
  • 4elit-web.png
  • 4logo-e.png
  • 5Siwas1.png
  • 6Mediasi.png
  • 7Posbakum-12.png
  • 8Saber-Pungli.png
  • 9Gugatan-Sederhana13.png
  • say-no-to-corupsi.png

APLIKASI

SIPP sidang tilang2   direktori putusan2   search1               search initiative
SIPP
INFO TILANG
PUTUSAN
 
 e-PASOLA
SPPT

 

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN HAKIM PENGADILAN...

04 May 2020

Senin (04/05), bertempat di Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II dilakukan Pengambilan sumpah dan Pelantikan Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada saat Wabah Covid 19 ini harus...


Selengkapnya...

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN WAKIL KETUA PADA...

12 March 2020

Waikabubak, 11 Maret 2020 bertempat diruang sidang candra Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Bapak Kasie Pidsus, Ibu Kasie Pidum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Bapak/Ibu haki...


Selengkapnya...

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGAN...

09 March 2020

Waikabubak, 9 Maret 2020 bertempat diruang sidang candra Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri Ibu Kasie Pidum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Bapak/Ibu hakim Pengadilan Negeri Waikab...


Selengkapnya...

AUDIT INTERNAL TAPM PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK S...

06 February 2020

Waikabubak, pada tanggal 3-5 Februari 2019 Tim audit Audit Internal Pengadilan Negeri Waikabubak melaksanakan audit internal untuk semester I tahun 2020 yang menjadi Ketua Tim yaitu Bapak Nasution, SH...


Selengkapnya...

RAPAT RUTIN BULAN JANUARI 2020 PADA PENGADILAN NEG...

15 January 2020

Waikabubak, Rabu 15 januari 2020. Dilangsungkan rapat rutin bulan Januari 2020 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Bapak/...


Selengkapnya...

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KI...

13 January 2020

Waikabubak, Senin 13 januari 2020 yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Bapak/Ibu Hakim, Panitera, Sektretaris, Wakil Panitera, Pejabat Srtuktural dan Fungsional, panitera pengganti, ...


Selengkapnya...

KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK MENGAD...

10 January 2020

Waikabubak 10 Januari 2020, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Waikabubak mengadkan acara natal bersama serta syukuran pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak An. Bapak Made Adicandra Purnawan, SH...


Selengkapnya...

PEMBINAAN OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG PADA...

18 November 2019

Waikabubak, 18 Nopember 2019 Ketua Pengadilan Tinggi Bapak Andereas Don Rade, SH.MH bersama tim Bapak Maringan Marpaung,SH.MH (Hakim Tinggi), Bapak Yohanes Priyana, SH.MH, Bapak Dr.Yuslan, SE.SH.MH (S...


Selengkapnya...

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN KE-74 P...

11 November 2019

Waikabubak 11 November 2019 tepat pukul 08.00 wita diadakan upcara bendera memperingati hari Pahlawan ke-74, upacara bendera dipimpin oleh Andy Wilson Ndun, A.Md dengan Inspektur Upacara Ibu Wahyu Eko...


Selengkapnya...

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE...

29 October 2019

Waikabubak, 28 Oktober 2019 Bapak Nasution, SH (Hakim Pengadilan Negeri waikabubak) menjadi Pembina Upacara pada Upacara Bendera meperingati hari Sumpah Pemuda ke-91 pada halaman depan gedung Pengadil...


Selengkapnya...

DSC 0095 DSC 0092

Waikabubak, 26 Juli 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak dilakukan Sosialisasi Gugatan Sederhana kepada Masyarakat dalam  lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan Moderator oleh Bapak Yusuf Faot, S.H. dan Pemateri oleh Bapak Sonny Eko Andrianto, SH dan Bapak Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak

Dalam sambutan dikatakan bahwa Mahkamah Agung tidak pernah berhenti dalam melakukan terobosan-terobosan besar dalam kewenangannya yakni sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman, dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga yang di pimpin oleh Hatta Ali ini. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bidang Penanganan Perkara adalah Gugatan Sederhana.

 
Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat terobosan besar demi kepentingan dan pelayanan masyarakat luas melalui Gugatan Sederhana ini.
 
Berdasarkan HIR  staatsblaad Nomor 44 tahun 1941 dan RBG staatsblaad Nomor 227 tahun 1927 serta peraturan-peraturan lain mengenai Hukum Acara Perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya suatu pembuktian perkara perdata, sehingga untuk menyelesaikan suatu perkara sederhana memerlukan waktu yang lama. Untuk itu Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.
Berikut ini, syarat-syarat Gugatan Sederhana :
  1. Nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  2. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara Cidera Janji/ wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum/ PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  3. Bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus.
  4. Bukan sengketa hak atas tanah.
  5. Masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
  6. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah Hukum yang sama.
  7. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
  8. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.
  9. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan
  10. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
  11. Blanko gugatan berisi keterangan yakni : Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan Ringkas Duduk Perkara, dan Tuntutan Penggugat.
  12. Dalam Pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan.
  13. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana.
  14. Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.
  15. Dalam hal penggugat tidak mampu, penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • 109/KMA/SK/IV/2020
    PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • SEMA NOMOR 03 TAHUN 2020
    PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 13/KMA/SK/I/2020
    INSENTIF BAGI HAKIM DAN PEGAWAI PADA UNIT KERJA YANG MEMPEROLEH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 96/KMA/SK/IV/2020
    PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 95/KMA/SK/IV/2020
    PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • SEMA NOMOR 02 TAHUN 2020
    PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • SEMA NOMOR 01 TAHUN 2020
    PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • SE-SEKMA NOMOR 01 TAHUN 2020
    PENYESUAIAN SISTEM KERJA HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID – 19 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA. (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2020)
  • 271/KMA/SK/XII/2019
    PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 269/KMA/SK/XII/2019
    KRITERIA, PENGANGKATAN DAN TATA KERJA PEMILAH PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)

Statistik Pengunjung

427428
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
223
406
223
424049
1890
13447
427428
IP Anda : 3.236.126.69
2020-07-05 14:12

Pengunjung yang sedang Online

We have 10 guests and no members online