• 1Welcome1.png
  • 2Zona-integritas.png
  • 3SIPP41.png
  • 4logo-e.png
  • 5Siwas1.png
  • 6Mediasi.png
  • 7Posbakum-12.png
  • 8Saber-Pungli.png
  • 9Gugatan-Sederhana13.png
  • say-no-to-corupsi.png

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN KE-74 P...

11 November 2019

Waikabubak 11 November 2019 tepat pukul 08.00 wita diadakan upcara bendera memperingati hari Pahlawan ke-74, upacara bendera dipimpin oleh Andy Wilson Ndun, A.Md dengan Inspektur Upacara Ibu Wahyu Eko...


Selengkapnya...

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE...

29 October 2019

Waikabubak, 28 Oktober 2019 Bapak Nasution, SH (Hakim Pengadilan Negeri waikabubak) menjadi Pembina Upacara pada Upacara Bendera meperingati hari Sumpah Pemuda ke-91 pada halaman depan gedung Pengadil...


Selengkapnya...

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK MENGHADIR...

29 October 2019

Waikabubak– Humas PN Wkb: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II melantik Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 3 Kabupaten yaitu Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. Para Pimpinan De...


Selengkapnya...

TURNAMEN TENIS LAPANGAN KPN WAIKAUBAK CUP 2019 DAN...

07 October 2019

Waikabubak, 04-05 Oktober 2019, Berlangsung di Lapangan Tenis Lapangan BRI Cabang Waikabubak Turnamen Tenis Lapangan KPN Waikabubak Cup 2019 dan Farewell Games Putu Gde Novyatha, SH.M.Hum yang diikuti...


Selengkapnya...

PERINGATAN HUT DHARMAYUKTI KARINI CABANG WAIKABUBA...

04 October 2019

Waikabubak, 04 Oktober 2019. bertempat ruang sidang gedung Pengadilan Agama Waikabubak diadakan peringatan HUT Dharmayukti Karini dengan tema "dengan Semangat Ulang Tahun ke-XVII Dharmayukti ber...


Selengkapnya...

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCAS...

02 October 2019

Waikabubak, 01 Oktober 2019. Tepat Pukul 08.00 wita bertempat dihalaman depan gedung Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan Upacara Bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang dihadiri ...


Selengkapnya...

RAPAT RUTIN BULAN SEPTEMBER 2019 PADA PENGADILAN N...

24 September 2019

Waikabubak, Selasa,24 September 2019 Dilangsungkan rapat rutin bulan September 2019 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, ...


Selengkapnya...

JUMAT SEHAT DENGAN JALAN PAGI BERSAMA KELUARGA BES...

20 September 2019

Waikabubak, Jumat 20 September 2019 segenap Keluarga besar besar Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II melakukan kegiatan jalan santai sejauh 4km, jalan santai dimulai dari Kantor Pengadilan Negeri Wa...


Selengkapnya...

RAPAT RUTIN BULAN AGUSTUS 2019 PADA PENGADILAN NEG...

27 August 2019

Waikabubak, Selasa, 27 Agustus 2019 Dilangsungkan rapat rutin bulan Agustus 2019 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Waki...


Selengkapnya...

PENYERAHAN SERTA PENYEMATAN SATYA LENCANA KARYA SA...

02 September 2019

Waikabubak, Senin 02 September 2019 bertempat dihalaman depan Kantor Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sek...


Selengkapnya...

DSC 0095 DSC 0092

Waikabubak, 26 Juli 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak dilakukan Sosialisasi Gugatan Sederhana kepada Masyarakat dalam  lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan Moderator oleh Bapak Yusuf Faot, S.H. dan Pemateri oleh Bapak Sonny Eko Andrianto, SH dan Bapak Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak

Dalam sambutan dikatakan bahwa Mahkamah Agung tidak pernah berhenti dalam melakukan terobosan-terobosan besar dalam kewenangannya yakni sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman, dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga yang di pimpin oleh Hatta Ali ini. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bidang Penanganan Perkara adalah Gugatan Sederhana.

 
Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat terobosan besar demi kepentingan dan pelayanan masyarakat luas melalui Gugatan Sederhana ini.
 
Berdasarkan HIR  staatsblaad Nomor 44 tahun 1941 dan RBG staatsblaad Nomor 227 tahun 1927 serta peraturan-peraturan lain mengenai Hukum Acara Perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya suatu pembuktian perkara perdata, sehingga untuk menyelesaikan suatu perkara sederhana memerlukan waktu yang lama. Untuk itu Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.
Berikut ini, syarat-syarat Gugatan Sederhana :
  1. Nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  2. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara Cidera Janji/ wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum/ PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  3. Bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus.
  4. Bukan sengketa hak atas tanah.
  5. Masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
  6. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah Hukum yang sama.
  7. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
  8. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.
  9. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan
  10. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
  11. Blanko gugatan berisi keterangan yakni : Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan Ringkas Duduk Perkara, dan Tuntutan Penggugat.
  12. Dalam Pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan.
  13. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana.
  14. Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.
  15. Dalam hal penggugat tidak mampu, penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Feed not found.

Peraturan Terbaru

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2019
    PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2019
    PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • SE-SEKMA NOMOR 15 TAHUN 2019
    PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN PENINGKATAN KELAS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2019
    TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 02 TAHUN 2019
    PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 630/SEK/SK/VIII/2019
    PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 629/SEK/SK/VIII/2019
    PEMBENTUKAN TIM HELP DESK NASIONAL IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 129/KMA/SK/VIII/2019
    PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • PERMA NOMOR 01 TAHUN 2019
    ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2019)

Statistik Pengunjung

368673
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
108
159
267
366922
3272
7404
368673
IP Anda : 34.237.51.159
2019-12-16 09:28

Pengunjung yang sedang Online

We have 8 guests and no members online