• 1Welcome1.png
  • 2Zona-integritas.png
  • 3SIPP41.png
  • 4logo-e.png
  • 5Siwas1.png
  • 6Mediasi.png
  • 7Posbakum-12.png
  • 8Saber-Pungli.png
  • 9Gugatan-Sederhana13.png
  • say-no-to-corupsi.png

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA ...

01 June 2019

Waikabubak 01 Juni 2019 bertempat di halaman depan gedung Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan upacara bendera memperingati hari lahir pancasila dengan tema KITA INDONESIA KITA PANCASILA yan...


Selengkapnya...

RAPAT RUTIN BULAN MEI 2019 PADA PENGADILAN NEGERI ...

27 May 2019

Waikabubak 27 Mei 2019 diadakan rapat rutin bulan mei 2019 yang pimpin oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, Bapak Panitera, ...


Selengkapnya...

ZIARAH MAKAM MANTAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WAIKAB...

24 May 2019

Waikabubak, 24 Mei 2019 Bapak Ketua pengadilan Negeri Waikabubak kelas II, bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, Bapak Panitera, bapak Sekretaris serta Pegawai Pengadilan pengadilan...


Selengkapnya...

BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGER...

23 May 2019

Waikabubak 23 Mei 2019 diadakan Buka bersama keluarga Besar Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri segenap keluarga besar Pengadilan Negeri Waikabubak, Bapak-Ibu Pegawai Pengadilan Agama ...


Selengkapnya...

UJIAN DINAS PENYESUAIAN IJASAH PENGAWAI PENGADILAN...

15 May 2019

Waikabubak 15 Mei 2019 bertempat diruang mediasi Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan Ujian Dinas Penyesuaian Ijasah Strata 1 (S1) Pengawai pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II An.Imanuel R...


Selengkapnya...

PELANTIKAN PENGURUS CABANG DHARMAYUKTI KARINI CABA...

03 May 2019

Waikabubak, 3 Mei 2019 bertempat di aula kantor Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kel...


Selengkapnya...

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA GELAR LAUNCHING ...

22 April 2019

Mahkamah Agung RI (MA) secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) tingkat banding versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini dilakukan langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. M. Hatta A...


Selengkapnya...

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADIL...

21 March 2019

Waikabubak 21 Maret 2019 bertempat diruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan kegiatan PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II MENUJU W...


Selengkapnya...

PENANDATAGANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) P...

27 February 2019

Waikabubak, 27 Pebruari 2019. bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Poskumadin dengan Pengadilan Negeri Waika...


Selengkapnya...

SOSIALISASI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRIT...

28 February 2019

Waikabubak, 27 Pebruari 2019. bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II diadakan SOSIALISASI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK...


Selengkapnya...

DSC 0095 DSC 0092

Waikabubak, 26 Juli 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak dilakukan Sosialisasi Gugatan Sederhana kepada Masyarakat dalam  lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan Moderator oleh Bapak Yusuf Faot, S.H. dan Pemateri oleh Bapak Sonny Eko Andrianto, SH dan Bapak Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak

Dalam sambutan dikatakan bahwa Mahkamah Agung tidak pernah berhenti dalam melakukan terobosan-terobosan besar dalam kewenangannya yakni sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman, dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga yang di pimpin oleh Hatta Ali ini. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bidang Penanganan Perkara adalah Gugatan Sederhana.

 
Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat terobosan besar demi kepentingan dan pelayanan masyarakat luas melalui Gugatan Sederhana ini.
 
Berdasarkan HIR  staatsblaad Nomor 44 tahun 1941 dan RBG staatsblaad Nomor 227 tahun 1927 serta peraturan-peraturan lain mengenai Hukum Acara Perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya suatu pembuktian perkara perdata, sehingga untuk menyelesaikan suatu perkara sederhana memerlukan waktu yang lama. Untuk itu Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.
Berikut ini, syarat-syarat Gugatan Sederhana :
  1. Nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  2. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara Cidera Janji/ wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum/ PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  3. Bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus.
  4. Bukan sengketa hak atas tanah.
  5. Masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
  6. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah Hukum yang sama.
  7. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
  8. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.
  9. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan
  10. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
  11. Blanko gugatan berisi keterangan yakni : Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan Ringkas Duduk Perkara, dan Tuntutan Penggugat.
  12. Dalam Pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan.
  13. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana.
  14. Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.
  15. Dalam hal penggugat tidak mampu, penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Peraturan Terbaru

  • 74A/KMA/SK/IV/2019
    KRITERIA KLASIFIKASI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 415/SEK/SK/V/2019
    PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • SEMA NOMOR 01 TAHUN 2019
    PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP SURAT KETERANGAN DI LUAR PERKARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 3. Surat Edaran Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 380/SEK/SK/V/2019
    PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SERTA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 378/SEK/SK/V/2019
    PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 75A/KMA/SK/IV/2019
    PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 71/KMA/SK/IV/2019
    Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 62/KMA/SK/III/2019
    TIM PENYUSUNAN FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SELURUH INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 57/KMA/SK/III/2019
    PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)
  • 58/KMA/SK/III/2019
    PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2019)

Statistik Pengunjung

328408
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
5
243
248
325943
4719
15931
328408
IP Anda : 54.145.45.143
2019-06-17 00:04

Pengunjung yang sedang Online

We have 31 guests and no members online