1. Ketua

 Tugas Pokok

:

- Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

-  Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera  Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta Pejabat Struktural.

-  Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

 Fungsi

 - Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

-  Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

-  Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

-  Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2. Wakil Ketua

Tugas Pokok

 :

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

 :

- Mewakili Ketua bila berhalangan.

- Melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari Ketua

- Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

- Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

3. Hakim

Tugas Pokok

 :

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi

 :

- Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.      

- Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

- Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

- Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

 4. Panitera

Tugas Pokok

 :

- Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Kelas  II  mempunyai  tugas melaksanakan  pemberian  dukungan  di  bidang  teknis  dan  administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Peradilan.

- Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

 Fungsi

 :

 Pelaksanaan  koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan  pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

- Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

- Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

- Pelaksananaan  pengelolaan  administrasi  perkara,  penyajian  data perkara, dan transparansi perkara;

- Pelaksanaan  administrasi  keuangan  yang  berasal  dari  APBN  dalam program  teknis  dan  keuangan  perkara  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan  dan  perundang-undangan,  minutasi,  evaluasi  dan administrasi Kepaniteraan;

- Pelaksanaan mediasi;

- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang- undang yang berlaku.

- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

- Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

 5. Sekretaris

Tugas Pokok

 :

- Kesekretariatan  Pengadilan  Negeri  Kelas  II  adalah  aparatur  tata usaha  negara  yang  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri Kelas II.

- Kesekretariatan  Pengadilan  Negeri  Kelas  II  mempunyai  tugas melaksanakan  pemberian  dukungan  di  bidang  administrasi,  organisasi, keuangan,  sumber  daya  manusia,  serta  sarana  dan  prasarana  di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas, para Kepala Sub Bagian serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan.

- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN )

Fungsi

 :

Penyiapan  bahan  pelaksanaan  urusan  perencanaan  program  dan anggaran;

- Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- Pelaksanaan urusan keuangan;

- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- Pelaksanaan urusan  surat  menyurat,  arsip,  perlengkapan,  rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

- Penyiapan  bahan  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi  dan dokumentasi  serta  pelaporan  di  lingkungan  Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.  

6. Wakil Panitera

Tugas Pokok

 :

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti.

Fungsi

 :

- Membantu Panitera melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan.

- Membantu Paniteradidalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkaraantara lain ketertiban dalam mengisi buku register, pembuaran laporan periodik dan lain-lain.

- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

- Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

- Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

7. Panitera Muda Perdata

Tugas Pokok

 :

- Panitera  Muda  Perdata  mempunyai  tugas  melaksanakan  administrasi perkara di bidang perdata.

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Fungsi

 :

- Pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan  berkas perkara perdata.

- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.

- Pelaksanaan  distribusi  perkara  yang  telah  diregister  untuk diteruskan  kepada  Ketua  Majelis  Hakim  berdasarkan  Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

- Pelaksanaan  pemberitahuan  isi  putusan  tingkat  pertama  kepada para pihak yang tidak hadir.

- Pelaksanaan  penyampaian  pemberitahuan  putusan  tingkat  banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak.

- Pelaksanaan  penerimaan  dan  pengiriman  berkas  perkara  yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum  kepada  para  pihak  dan  menyampaikan  relas  penyerahan  isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

- Pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum  mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah  berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

- Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

8. Panitera Muda Pidana

Tugas Pokok

 :

- Panitera  Muda  Pidana  mempunyai  tugas  melaksanakan  administrasi perkara di bidang pidana.

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Fungsi

 :

- Pelaksanaan  pemeriksaan  dan  penelaahan  kelengkapan  berkas perkara pidana;

- Pelaksanaan registrasi perkara pidana.

- Pelaksanaan  penerimaan  permohonan  praperadilan  dan pemberitahuan kepada termohon.

- Pelaksanaan  distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

- Pelaksanaan  penghitungan,  penyiapan  dan  pengiriman  penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.

- Pelaksanaan  penerimaan  permohonan  ijin  penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.

- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.

- Pelaksanaan pemberitahuan  isi  putusan  tingkat  pertama  kepada para pihak yang tidak hadir.

- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat  banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.

- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

- Pelaksanaan  penyimpanan  berkas  perkara  yang  belum  mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pelaksanaan  penyerahan  berkas  perkara  yang  sudah  berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.

- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera MudaHukum.

- Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Panitera Muda Hukum

Tugas Pokok

 :

- Panitera  Muda  Hukum  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengumpulan, pengolahan  dan  penyajian  data  perkara,  penataan  arsip  perkara  serta pelaporan.

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Fungsi

 :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara

- Pelaksanaan penyajian statistik perkara

- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara

- Pelaksanaan  penataan,  penyimpanan  dan  pemeliharaan  arsip perkara

- Pelaksanaan  penyiapan,  pengelolaan  dan  penyajian  bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

- Pelaksanaan  penghimpunan  pengaduan  dari  masyarakat,  hubungan masyarakat.

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

- Memasukan data perkara ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

10. Panitera Pengganti

Tugas Pokok

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata maupun pidana serta melaporkan kegiatan persidangan.

Fungsi

 :

- Membantu Hakim dalam persidangan dan melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada bagian pidana ( Panmud Pidana ) dan bagian perdata ( Panmud Perdata )

- Membantu Hakim dalam membuat penetapan hari sidang, Berita Acara Persidangan, penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis tahanannya.

- Melaporkan barang bukti.

- Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana maupun Panitera Muda Perdata berkenaan penundaan hari sidang.

- Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana maupun Panitera Muda Perdata untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Paniera Muda Perdata dan Pidana yang telah diminutasi.

- Memasukan data perkara yang ditangani ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

11. Jurusita/Jurusita Pengganti

Tugas Pokok dan Fungsi

 :

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera

- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.

- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang.

- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat- surat yang sah apabila menyita tanah.

- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Tugas Pokok dan Fungsi

 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, yang meliputi:

- Menyusun Rencana Anggaran ke dalam Aplikasi RKA-KL

- Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja kantor.

- Pengelolaan/Pemeliharaan Perangkat Keras Pendukung Teknologi Informasi.

- Melakukan perawatan jaringan teknologi informasi.

- Memantau email yang masuk dan keluar.

- Memeriksa/mengkoreksi hasil peliputan dan narasi untuk data dalam website.

- Memperbaharui pelayanan jasa koneksi penyedia web hosting.

- Melakukan sinkronisasi aplikasi SIPP ke server Mahkamah Agung RI.

- Meneliti bahan pendukung laporan dan membuat penyusunan laporan (Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP).

- Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada atasan.

13. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok dan Fungsi

 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan, yang meliputi :

- Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.

- Menyelenggarakan administrasi perlengkapan barang milik negara.

- Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.

- Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.

- Mengkoordinir penyelenggaraan perpustakaan.

- Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.

- Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.

- Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.

- Menyusun pertanggungjawabab pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

- Menyelenggarakanpenatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.

- Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas kehumasan.

- Melaksanakan dan menyelenggarakan tugas kerotokolan.

14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas Pokok dan Fungsi

 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, yang meliputi :

- Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.

- Membuat usulan kenaikan pangkat.

- Membuat kenaikan gaji berkala Membuat usulan jabatan Membuat usulan pensiun.

- Membuat usulan tanda pengharagaan satya lencana Membuat cuti.

- Membuat hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

- Membuat/mengisi Buku Induk Kepegawaian.

- Menyiapkan bahan pembakuan prosedur kerja.

- Menyiapkan bahan penatalaksanaan organisasi.

- Menyiapkan bahan tata naskah dinas.

Pengunjung yang sedang Online

We have 44 guests and no members online