Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Waikabubak --| Masuk SIPP
Small Claim Court
Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan
SIWAS -----Whistleblowing System
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan. LAPORKAN!!

Selamat datang di Website Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II

Website ini dibuat berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website.

                                                    MEDIA INFORMASI PENGADILAN                

 SNAG 17092219443500  SNAG 17061310022200  SNAG 17061310050400
 SNAG 17061313555500  SNAG 17092219141900  SNAG 17092222093400

                                                              

JADWAL SIDANG

SOSIALISASI BLUE PRINT MAHKAMAH AGUNG PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Waikabubak, 16 Januari 2017 bertempat di ruang sidang utama diadakan Sosialisasi Blue Print MA RI yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II, Wakil Ketua , Hakim, Panitera, Sekre...


Selengkapnya...

SOSIALISASI MANUAL MUTU, STANDAR PELAYANAN PENGADILAN, MAKLUMAT PENGADILAN DAN ...

Waikabubak 7 April 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak kelas II diadakan Sosialisasi Manual Mutu, Standar Pelayanan Pengadilan, Maklumat Pengadilan dan Analisis manajem...


Selengkapnya...

SOSIALISASI PERMA NOMOR 7, 8 DAN 9 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KE...

Waikabubak– Kamis 16 Februari 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II dilaksanakannya sosialisasi PERMA No. 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Yang dipimpin oleh Ket...


Selengkapnya...

SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK KELAS II

Waikabubak, 13 Februari 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak diadakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas ...


Selengkapnya...

APEL BENDERA MEMPERINGATI HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE - 72

Waikabubak, 19 Agustus 2017. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II melaksanakan Apel Bendera memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke - 72, dengan tema...


Selengkapnya...

SOSIALISASI SISTIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (RENSTRA, RKT, IKU,...

Rabu,01 Maret 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II Dilaksanakan Sosialisasi SAKIP, LKjIP, RENSTRA, IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja, sebagai salah satu syarat Ak...


Selengkapnya...

APEL BENDERA MEMPERINGATI HUT PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI KE - 72

Waikabubak, 17 Agustus 2017 bertempat dihalaman depan gedung Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II seluruh Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, Staf dan Tenaga Honorer turut serta dalam apel bend...


Selengkapnya...

SOSIALISASI SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) PADA PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK...

WAIKABUBAK, 04 April 2017, pukul 08.30 Wita, Rapat dibuka oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II kemudian Rapat dipimpin oleh Kasubag Personalia dan ORTALA Pengadilan Negeri Waikabubak ...


Selengkapnya...

SIMULASI PENANGANAN HURU HARA DI PERSIDANGAN, KEBAKARAN DAN GEMPA BUMI PADA PENG...

Waikabubak 8 April 2017 diadakan Simulasi Penanganan Huru hara di Persidangan, Penanganan Kebakaran dan Penanganan Gempa bumi Pada Pengadilan Negeri Waikabubak Kelas II


Selengkapnya...

Upacara dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila

UPACARA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA PN. WAIKABUBAK, 01 Juni 2017


Selengkapnya...

RAPAT RUTIN BULAN JUNI

DSC 9377

Waikabubak, 02 Juni 2017 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Waikabubak diadakan rapat rutin bulan Mei 2017

dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak berpesan agar seluruh Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer perlu mempersiapkan

semua dokumen maupun kelengkapan lain yang berhubungan persiapan akreditasi di lingkup kantor Pengadilan Negeri Waikabubak,

selain itu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak juga agar hasil temuan Tim Audit Internal disetiap Sub Bagian maupun

Kepaniteraan agar segera ditindak lanjuti dan dalam waktu yang singkat.(wkb)

 

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

OPAC---Perpustakaan PN Waikabubak Kelas II

Peraturan Terbaru

  • Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017
    PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM, APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 8. Maklumat Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 7 TAHUN 2017
    PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN/INPASSING (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 147/SEK/SK/VIII/2017
    KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 2016 REVISI
    PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK, PENGADILAN AGAMA SUKAMARA, PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG, PENGADILAN AGAMA KASONGAN, PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG, PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU, PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN, PENGADILAN AGAMA PANAJAM, PENGADILAN AGAMA SENDAWAR, PENGADILAN AGAMA BELOPA. PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU, PENGADILAN AGAMA MALILI, PENGADILAN...
  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 02 TAHUN 2017
    PENGADAAN HAKIM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)

Pengumuman

Statistik Pengunjung

117722
Hari Ini
Kemarin
MInggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
160
147
307
114506
11689
11354
117722
IP Anda : 54.198.54.142
2017-09-25 11:22

Pengunjung yang sedang Online

We have 51 guests and no members online